VIsi-misi
visi-misi
Visi:
"Indonesia Maju, Merdeka, dan Terbuka"
Misi:
1. Mendorong Kemajuan Ekonomi Berkelanjutan:
- Memperjuangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
- Mengambil langkah-langkah konkret untuk mendobrak monopoli, manipulasi pasar, dan mendorong persaingan sehat di berbagai sektor ekonomi.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi massal yang lebih terintegrasi untuk menggenjot perekonomian dan mengurangi emisi karbon di level nasional.
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Nasional:
- Menyuarakan peningkatan pendanaan dan aksesibilitas pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi yang tidak hanya terpusat di pulau Jawa.
- Mendorong perbaikan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman dan pasar kerja yang mengutamakan kreativitas dan kacakapan dalam berpikir kritis.
3. Melakukan reformasi hukum:
- Melakukan perbaikan terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia dengan mendorong prinsip transparansi.
- Meningkatkan kesejahteraan penegak hukum agar dalam jangka panjangnya dapat menjadi insentif untuk meningkatkan kualitas SDM yang tersaring.
4. Memerdekakan Indonesia dari Kebodohan:
- Memperjuangkan akses informasi dan edukasi yang lebih luas, terutama di daerah-daerah terpencil.
- Menggencarkan program literasi masyarakat, termasuk literasi digital, untuk memerangi disinformasi dan kebodohan.
5. Memerangi Kemiskinan:
- Mendukung kebijakan yang mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial lewat industrialisasi.
- Mengadvokasi program-program kesejahteraan sosial yang berfokus pada kelompok rentan.
6. Memperjelas Payung Hukum Untuk Kebebasan Berbicara dan Berpendapat:
- Mendorong revisi UU ITE untuk melindungi prinsip kebebasan berbicara dan berpendapat.
- Mendukung penghapusan penggunaan rezim hukum pidana untuk kasus pencemaran nama baik dan mendorong penggunaan rezim hukum perdata agar sesuai dengan asas proporsionalitas.
- Mengambil tindakan untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihormati dalam proses legislatif.